Kemenhut Percepat Pengukuhan Kawasan Hutan

1512 hari    22-10-2015    Oleh :


JAKARTA - Kementerian Kehutanan bersama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) meluncurkan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ketiga (PPH) untuk mempercepat proses penetapan kawasan hutan secara definitif dalam waktu lima tahun.

"Mekanisme tersebut menghasilkan peta kawasan hutan yang mempunyai skala operasional 1:50.000 serta memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima semua pihak," kata Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Muhammad Said di Jakarta, Rabu.

Mekanisme PPH, kata dia, merupakan proses melakukan inventarisasi, verifikasi dan pengakuan hak masyarakat hukum adat dan hak pihak ketiga serta pembuktiannya dalam proses pengukuhan kawasan hutan.

Mekanisme PPH menjadi bentuk nyata kelanjutan dari rencana aksi Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Menurut dia, program pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan.

Dengan adanya kepastian itu, akan memicu kepastian investasi dari para pengusaha yang hendak menamamkan modalnya tanpa harus ada benturan dengan masyarakat sekitar. Sementara bagi masyarakat adat tidak terganggu kesehariannya dari kepentingan negara dan bisnis atas hutan.

"Dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan berada dalam kawasan hutan harus dihormati dan statusnya tidak boleh menjadi bagian dari kawasan hutan," katanya.

"Pembuktian keabsahan hak-hak pihak ketiga dalam rangka penegasan atau pengakuan haknya harus dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan melibatkan para pihak yang berkompeten di bidang pertanahan," kata dia.

Senada, Direktur Eksekutif Epistema, Myrna Safitri mengatakan pelaksanaan mekanisme PPH sangat penting untuk mencegah peningkatan konflik akibat percepatan pengukuhan kawasan hutan.

"Penetapan kawasan hutan tanpa penanganan klaim masyarakat yang baik hanya berujung pada ketidakadilan. Mekanisme PPH yang dijalankan atas dasar terpenuhinya prasyarat sosial, teknis dan hukum yang baik akan memungkinkan masyarakat hukum adat dan pihak ketiga lain mengajukan klaim atas lahan yang dijadikan kawasan hutan," kata Myrna.

Sebagai langkah awal, Barito Selatan dipilih menjadi kabupaten pelopor atau laboratorium penerapan mekanisme PPH untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan di mana mekanisme ini semakin dipertajam. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Kepala UKP-PPP Kuntoro Mangkusubroto dan Gubernur Kalteng A Teras Narang pada 2012 di Jakarta

Berita Terkait

Arsip Berita