Sesditjen Multilateral: Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional Sektor Komoditas Perikanan dan Kehutanan Harus Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal

1515 hari    22-10-2015    Oleh :


Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI (PPIH) telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional Sektor Komoditas Perikanan dan Kehutanan” di Bandung pada 14 November 2014.

 

 

FGD diselenggarakan dalam rangka memaksimalkan manfaat keanggotaan Indonesia pada OI dan meningkatkan koordinasi di antara para pemangku kepentingan, juga merupakan salah satu upaya Kemlu dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas agar memahami langkah-langkah diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan isu komoditas.

 

“Keanggotaan Indonesia pada 20 organisasi/forum internasional sektor komoditas (pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan) harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sektor komoditas Indonesia”,  kata  Sesditjen  Multileral, Rina P. Soemarno, dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Multilateral bertajuk: “Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional Sektor Komoditas Perikanan dan Kehutanan” baru-baru ini di Bandung.
 
 

Keanggotaan Indonesia pada organisasi sektor komoditas sangat penting, mengingat mayoritas negara-negara kunci sektor komoditas global, baik negara-negara produsen maupun konsumen, menjadi anggota pada berbagai organisasi internasional sektor komoditas. Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia pada OI komoditas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh peluang dalam menjalin kerja sama dengan negara produsen/konsumen komoditas (perikanan, kehutanan, bambu, karet, dan lain-lain) terkait dengan prospek pengembangan komoditas dan pembahasan serta perumusan posisi bersama negara-negara produsen komoditas dalam hal menyikapi hambatan/non-tariff measures di bidang perdagangan komoditas.

 

 

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan keanggotaan Indonesia dan kontribusi Pemri pada organisasi-organisasi internasional mengacu pada Keputusan Presiden No.64 Tahun 1999. “Hal pertama yang menjadi pertimbangan ketika ingin menjadi anggota pada suatu organisasi internasional adalah manfaat apa yang dapat diperoleh Indonesia dari keanggotaan pada organisasi internasional tersebut. Hendaknya pembayaran kontribusi Pemri pada organisasi internasional sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia. Pemanfaatan keanggotaan dapat dilakukan melalui kepemimpinan Indonesia pada badan-badan atau jabatan-jabatan strategis di OI terkait, sehingga dapat menentukan arah kebijakan/agenda setting OI, dan dengan menempatkan sebanyak mungkin WNI untuk bekerja pada Sekretariat OI”, tegas Sesditjen Multilateral Rina P. Soemarno.

 

Para narasumber dalam FGD berpandangan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun asosiasi, telah secara aktif memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada berbagai OI sektor komoditas. Salah satu manfaat nyata yang dapat diperoleh dari keanggotaan tersebut adalah berupa dukungan pembiayaan dan berbagai bantuan teknis terhadap proyek-proyek pengembangan komoditas Indonesia. Namun, keikutsertaan tersebut masih harus diikuti dengan peningkatan kualitas hasil tangkapan ikan maupun kualitas hasil olahan kayu dan juga  konservasi perikanan dan kehutanan.
 
Manfaat pada Sektor Kehutanan
Sebagai anggota ITTO (International Tropical Timber Organization), Indonesia memiliki suara terbesar ketiga setelah Brazil dan Malaysia untuk Kaukus Produsen, sehingga memiliki posisi yang strategis dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia di sektor ini. Indonesia juga dapat memanfaatkan luasnya jaringan dengan negara-negara anggota, anggota Collaborative Partnership on Forest (CPF) dan dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam pengelolaan hutan tropis melalui cara-cara yang berkelanjutan. Sejak tahun 1990, Indonesia telah bekerja sama dengan ITTO dan menyelesaikan 50 proyek senilai USD 31.354.982. Selain itu, terdapat 11 proyek yang sedang berjalan senilai USD 4.182.055 dan 2 proyek lainnya yang sedang dalam tahap persiapan senilai USD 482.239. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara prioritas dan penerima terbesar pendanaan proyek dalam kerangka ITTO.
 

Pada sektor komoditas bambu dan rotan, Indonesia menguasai 42% dari total ekspor produk furnitur dunia senilai USD 177.000.000, mengungguli RRT (28%) dan Uni Eropa/EU-27 (27%). Indonesia juga menyumbang 26% produk keranjang rotan dari total ekspor dunia senilai USD 195.000.000, di bawah RRT yang menguasai 59% ekspor rotan. Sementara itu, di sektor komoditas perkebunan, karet alam merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah kelapa sawit. (Sumber: Direktorat PPIH/Dit. Infomed-qzn).

Berita Terkait

Arsip Berita