Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut

Penundaan Dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut

Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut

Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut

Perubahan Atas Peraturuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelesetarian Alam

Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkunan Hidup Strategis

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kehutanan

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Administrasi Pemerintahan

Penataan Ruang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Desa