Selamat Datang Di Website Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Sejarah


A. Periode tahun 1945 – 1949

Organisasi yang pertama dinamakan : Brigade Planologi.

B. Periode tahun 1950 – 1955

Nama organisasi : Brigade Planologi.

C. Periode tahun 1955 – 1964

a. Tahun 1955
Melalui surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Um/1055 tanggal 12 Maret 1955 telah dibentuk Direktorat Kehutanan dan Tata Bumi yang salah satu struktur organisasinya adalah Biro Planologi Kehutanan.
b. Tahun 1957 – 1964
Di Departemen Pertanian dan Agraria dibentuk Jawatan Kehutanan Pusat di Bogor yang mempunyai 5 Bagian diantaranya Bagian Planologi dan teknik.

D. Periode tahun 1964 – 1965

Seiring terbentuknya Kabinet Dwikora, dibentuk Departemen Kehutanan dan organisasi yang menangani bidang keintagkan yaitu Lembaga Inventori dan Tata Hutan yang kemudian menjadi Lembaga Inventori Hutan dan Bagian Tata Hutan dibawah Direktorat Kehutanan.

E. Periode tahun 1966 – 1971

Nama organisasi : Direktorat Inventarisasi dan Perencanaan Kehutanan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Sukiman Atmosoedardjo.

F. Periode tahun 1971 – 1974.

Sesuai dengan SK Menteri Pertanian N.168/Kpts/Org/4/1971 telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan yang didukung dengan unsur pelaksana, diantaranya Direktorat Perencanaan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Gatot Subagio.

G. Periode tahun 1974 – 1983

Sesuai SK Menteri Pertanian No.617/Kpts/OP/10/1974 yang disempurnakan dengan SK Menteri Pertanian No.543/Kpts/OP/6/1980 dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan yang didukung dengan unsur pelaksana, diantaranya Direktorat Bina Program Kehutanan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Gatot Subagio (1974-1975),
b. Bapak Ir. Lukito Daryadi, M.Sc (1975-1978),
c. Bapak Ir. Moch.Harris Soerangga Djiwa (1974-1981),
d. Bapak Ir. Armana Darsidi (1981-1983).

H. Periode tahun 1983 – 1988

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.20/Kpts-II/1983 tanggal 5 Juli 1983 tentang Susunan organisasi Departemen Kehutanan yang didukung dengan salah satu unsur pelaksana yaitu Badan Inventarisasi Tata Guna Hutan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Armana Darsidi.

I. Periode tahun 1988 – 1997

Seiring dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan V terjadi perubahan Badan Inventarisasi Tata Guna Hutan menjadi Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Soenarsan Sastrosemitro. (1988 – 1993)
b. Bapak Ir.Titus Sarijanto, M. Sc. (1993 – 1995)
c. Bapak Ir. Sumahadi, MBA. (1995 – 1997).

J. Periode tahun 1997 – 1998

Pada akhir masa Orde Baru (awal Pelita VII) sempat terjadi penggabungan sektor perkebunan ke dalam Departemen Kehutanan yang kemudian menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, demikian juga dengan kegiatan keplanologian ditambah perkebunan menjadi Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan Kebun (Ditjen INTAGBUN) yang dipimpin oleh Bapak Ir. Soebagjo Hadiseputro.

K. Periode tahun 1998 – 2002

Berdasarkan Keppres No.192 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan didukung oleh salah satu unsur pelaksana yaitu Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Roedja’i Djakaria, M. Sc (1998 – 1999)
b. Bapak Ir. Adjat Sudrajat, MS. (1999 – 2000)
c. Bapak Ir. Mohamad Toha Mochtar Bratakusuma (2000 – 2001)
d. Bapak Dr. Ir. Untung Iskandar (2001 – 2002).

L. Periode 2002 – 2008

Dibawah Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menjadi Badan Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Dr. Ir. Boen M Purnama, M. Sc. (2002 – 2005)
b. Ibu Dr. Ir. Yetti Rusli, M. Sc. (2005 – 2008).

M. Periode 2008 – 2010.

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan berubah menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Soetrisno, MM (2008 – 2010)
b. Bapak Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM (2010 – 2015).

N. Periode 2015 – sekarang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/ Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomenklaktur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berubah menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

Tugas dan Fungsi


Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Fungsi

a.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusan NSPK, pelaksanaan pemberian bimibingan teknis dan supervisi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelengaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan SDH, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat SDH dan kajian lingkungan hidup strategis serta kajian dampak lingkungan.
b. Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta kajian dampak lingkungan
c. Pelaksanaa administrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri dari 6 (enam) unit kerja Eselon II di Pusat dan 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis di Daerah. Adapun susunan Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
c. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
d. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
e. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor;dan
f. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
g. UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri dari :

Nama Lokasi Wilayah Kerja

1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.
2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Provinsi-provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu dan Lampung.
3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru Provinsi-provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
6. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado Provinsi-provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
7. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Provinsi-provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawsi Tenggara.
8. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Provinsi-provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
9. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon Provinsi-provinsi Maluku dan Maluku Utara.
10. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura Provinsi Papua.
11. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Provinsi-provinsi Banten, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur.
12. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang Provinsi-provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
13. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang Provinsi-provinsi Bangka Belitung dan Jambi.
14. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
15. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Provinsi Gorontalo
16. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Provinsi Sulawesi Tengah
17. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Provinsi Papua Barat
18. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
19. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX
20. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX
21. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
22. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII