Organisasi yang pertama dinamakan : Brigade Planologi.

 Nama organisasi : Brigade Planologi.

a.

Tahun 1955

Melalui surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Um/1055 tanggal 12 Maret 1955 telah dibentuk Direktorat Kehutanan dan Tata Bumi yang salah satu struktur organisasinya adalah Biro Planologi Kehutanan.

b.

Tahun 1957 – 1964

Di Departemen Pertanian dan Agraria dibentuk Jawatan Kehutanan Pusat di Bogor yang mempunyai 5 Bagian diantaranya Bagian Planologi dan teknik

Seiring terbentuknya Kabinet Dwikora, dibentuk Departemen Kehutanan dan organisasi yang menangani bidang keintagkan yaitu Lembaga Inventori dan Tata Hutan yang kemudian menjadi Lembaga Inventori Hutan dan Bagian Tata Hutan dibawah Direktorat Kehutanan

Nama organisasi : Direktorat Inventarisasi dan Perencanaan Kehutanan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Sukiman Atmosoedardjo.

Sesuai dengan SK Menteri Pertanian N.168/Kpts/Org/4/1971 telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan yang didukung dengan unsur pelaksana, diantaranya Direktorat Perencanaan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Gatot Subagio.

Sesuai SK Menteri Pertanian No.617/Kpts/OP/10/1974 yang disempurnakan dengan SK Menteri Pertanian No.543/Kpts/OP/6/1980 dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan yang didukung dengan unsur pelaksana, diantaranya Direktorat Bina Program Kehutanan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Gatot Subagio (1974-1975),
b. Bapak Ir. Lukito Daryadi, M.Sc (1975-1978),
c. Bapak Ir. Moch.Harris Soerangga Djiwa (1974-1981),
d. Bapak Ir. Armana Darsidi (1981-1983).

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.20/Kpts-II/1983 tanggal 5 Juli 1983 tentang Susunan organisasi Departemen Kehutanan yang didukung dengan salah satu unsur pelaksana yaitu Badan Inventarisasi Tata Guna Hutan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Armana Darsidi.

Seiring dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan V terjadi perubahan Badan Inventarisasi Tata Guna Hutan menjadi Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Soenarsan Sastrosemitro. (1988 – 1993)
b. Bapak Ir.Titus Sarijanto, M. Sc. (1993 – 1995)
c. Bapak Ir. Sumahadi, MBA. (1995 – 1997).

Pada akhir masa Orde Baru (awal Pelita VII) sempat terjadi penggabungan sektor perkebunan ke dalam Departemen Kehutanan yang kemudian menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, demikian juga dengan kegiatan keplanologian ditambah perkebunan menjadi Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan Kebun (Ditjen INTAGBUN) yang dipimpin oleh Bapak Ir. Soebagjo Hadiseputro.

Berdasarkan Keppres No.192 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan didukung oleh salah satu unsur pelaksana yaitu Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Roedja’i Djakaria, M. Sc (1998 – 1999)
b. Bapak Ir. Adjat Sudrajat, MS. (1999 – 2000)
c. Bapak Ir. Mohamad Toha Mochtar Bratakusuma (2000 – 2001)
d. Bapak Dr. Ir. Untung Iskandar (2001 – 2002).

Dibawah Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menjadi Badan Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Dr. Ir. Boen M Purnama, M. Sc. (2002 – 2005)
b. Ibu Dr. Ir. Yetti Rusli, M. Sc. (2005 – 2008).

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan berubah menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh :
a. Bapak Ir. Soetrisno, MM (2008 – 2010)
b. Bapak Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM (2010 – 2015).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/ Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomenklaktur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berubah menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh:
a. Bapak Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc (2015-2017)
b. Bapak Prof Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (2018-2021)
c. Bapak Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (2021 - Sekarang)

a.

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

d.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

e.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

g.

Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan

h.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

b.

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;

c.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;

d.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;

e.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor;dan

f.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

g.

UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

1.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.

2.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Provinsi-provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu dan Lampung.

3.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

4.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

5.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V Banjarbaru Provinsi-provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

6.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado Provinsi-provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah

7.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Provinsi-provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawsi Tenggara

8.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Provinsi-provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

9.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IX Ambon Provinsi-provinsi Maluku dan Maluku Utara

10.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Jayapura Provinsi Papua

11.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta Provinsi-provinsi Banten, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur

12.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tanjung Pinang Provinsi-provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

13.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang Provinsi-provinsi Bangka Belitung dan Jambi.

14.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

15.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Provinsi Gorontalo

16.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu Provinsi Sulawesi Tengah

17.

1Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVII Manokwari Provinsi Papua Barat

18.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh

19.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru

20.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX Bandar Lampung

21.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangkaraya

22.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXII Kendari