Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan

Berita Terbaru

Presiden Serahkan SK Hutan Sosial, Hutan Adat dan TORA di 30 Provinsi

Pada hari Kamis, 7 Januari 2020 telah diselanggarakan acara Penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat, dan SK TORA di 30 Provinsi oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. ...

Admin Berita on Jan 08, 2021

SIMONTANA KLHK Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020

Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS), lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). ...

Admin Berita on Nov 25, 2020

Lagi, KLHK Raih Penilaian Badan Publik Informatif

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 kembali meraih penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP)....

Admin Berita on Nov 25, 2020

Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender, KLHK Tingkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pengarusutamaan Gender (PUG) antar Eselon I lingkup KLHK di Jakarta, Jumat (09/10). Lomba ini merupakan bentuk komitmen, dan inovasi KLHK dalam rangka percepatan PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan....

Admin Berita on Oct 09, 2020

Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut (PIPPIB)

Jakarta, 30 September 2020. Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 5 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut,...

Admin Berita on Sep 30, 2020

Peraturan Perundangan

Peraturan Dirjen

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.12/PKTL/KUH/PLA.2/12/2019

Petunjuk Teknis Permohnan dan Penerbitan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

Peraturan Dirjen

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.11/PKTL/SETDIT/KLN.4/11/2019

Tata Kelola Kerja Sama Teknik Dalam Negeri Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.10/PKTL/SETDIT/OTL.1/11/2019

Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL/SETDIT/OTL.1/11/2019

Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana LIngkup DIrektorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer Dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2019

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019 Tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL/SEDIT/PLA.0/8/2019

Sistem Informasi Dan Dokumentasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Online

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.2/PKTl/SEDIT/KEU.1/2/2019

Standar Kegiatan Dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Yang Dibiayai Oleh Pemohon

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019

Petunjuk Teknis Pelaksanaan VerifikasiPembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor Tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Peraturan Mentri

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK-II/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Mentri

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018

Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KKL.1/2018

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

UU/PERPU

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

UU/PERPU

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2019

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan