Berita

Tanggal Terbit: 23-04-2024

Penguatan KPH: Kunci Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030



Jakarta, 23 April 2024 - Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pentingnya upaya bersama dalam menguatkan peran KPH sebagai bagian integral dalam Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Hal ini disampaikannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 digelar hari ini di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan target pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 dapat tercapai, mendorong Indonesia menuju keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. 

 

Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pejabat tinggi madya dan pratama, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat peran KPH dalam pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

 

Dalam paparannya, Dr. Hanif menggarisbawahi beberapa poin kunci terkait kondisi KPH dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat peranannya:

  1. Penetapan Wilayah KPH: Meskipun telah terbentuk 681 unit KPH di seluruh Indonesia, penetapan wilayah KPHL/KPHP Provinsi belum mencakup seluruh kawasan hutan produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi penetapan wilayah oleh pemerintah provinsi.

  2. Pembentukan Kelembagaan KPH: Pembentukan kelembagaan KPH di 6 Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) akan segera dilaksanakan setelah penetapan wilayah KPHL/KPHP Provinsi selesai.

  3. Penguatan Manajemen KPH: Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan sarana-prasarana yang memadai di KPH.

  4. Dukungan Pendanaan: Pentingnya dukungan pendanaan dalam peningkatan kapasitas KPH.

 

Selain itu, Dr. Hanif juga menyoroti langkah-langkah yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk percepatan penyelesaian penetapan wilayah KPH. Upaya ini termasuk surat kepada Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi yang belum mengajukan revisi penetapan wilayah KPHL/KPHP serta koordinasi aktif dalam rapat teknis rancangan revisi penetapan wilayah.

 

Pada akhir sambutannya, Dr. Hanif menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Dia berharap FGD ini dapat menjadi platform untuk merumuskan langkah-langkah nyata dalam penguatan KPH sebagai bagian dari upaya mencapai target pengurangan emisi GRK pada tahun 2030.

 

Acara Forum Group Discussion (FGD) yang membahas peran Pemerintah Daerah dalam penguatan KPH dalam Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim melalui penguatan institusi dan kebijakan di sektor kehutanan. Diharapkan, langkah-langkah ini akan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Pengunjung

Total

24507

Tahun ini

199

Bulan

27

Hari ini

1