Komitmen yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga keberadaan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang dinilai sangat penting dan cukup rasional, mengingat luas kawasan hutan Indonesia mencapai 63% dari luas daratan Indonesia.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUCK No.6 Tahun 2023 dan PP 23 Tahun 2021, target penetapan kawasan hutan 100% seluas 125,766,896.3 Ha, sampai dengan tahun 2023 telah diselesaikan penetapan Kawasan Hutan seluas 105.860.850,1 Ha, dan sisanya sekitar 19.906.046,2 Ha akan diselesaikan penetapan Kawasan Hutannya pada tahun 2024. 

“Dengan demikian menjadi semakin kuat kepastian hukum terhadap status kawasan hutan yang legal dan legitimate” ujar Direktur Jenderal PKTL, Hanif Faisol Nurofiq, dalam acara Refleksi Kinerja KLHK Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Selanjutnya, target penyediaan sumber TORA dari Kawasan Hutan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis KLHK 2020-2024 adalah seluas 4,1 juta Hektar. Sampai saat ini telah terealisasi seluas 2,9 juta Ha dengan rincian seluas 1,3 juta Ha sudah dilepaskan (APL), Alokasi 20% dari Pelepasan Kawasan Hutan seluas 488.082 Ha, SK Pencadangan HPK tidak produktif seluas 980.256 Ha, dan Proses menuju SK Biru seluas 147.086 Ha. Sisa target seluas 1,2 juta Ha akan dilakukan percepatan penyelesaiannya pada tahun 2024. 

Dalam rangka inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, melalui SIGAP-SIMONTANA telah mencatat penurunan angka deforestasi Indonesia yang terus menurun, sejak tahun 2019 sebesar 462,5 ribu Ha, tahun 2020 sebesar 115,5 ribu Ha, tahun 2021 sebesar 113,5 ribu Ha, dan tahun 2022 tercatat 104 ribu Ha. Direktur Jenderal PKTL menyampaikan bahwa, hal ini menunjukkan upaya serius melalui corrective action KLHK dan semua pihak dalam penurunan laju deforestasi Indonesia.

SIGAP-SIMONTANA merupakan sistem informasi pemantauan sumber daya Hutan KLHK yang dibangun sejak tahun 1990 dan telah mendapatkan banyak apresiasi diantaranya penghargaan Bhumandala Award Kanaka (Emas) dua tahun berturut-turut (Tahun 2022 dan 2023).

Sementara itu, dalam hal penataan lingkungan Dirjen PKTL menyampaikan bahwa, KLHK terus memperbaiki kinerja tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan instrumen tata lingkungan dan implementasinya, yang meliputi penyelesaian RPPLH, Inventariasi Lingkungan Hidup (IJTLH), D3TLH untuk tingkat nasional dan provinsi, Peta Ekoregion serta Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan yang penyusunannya telah selesai di tahun 2023 ini. Selanjutnya perlu segera ditetapkan sebagai instrumen rujukan di bidang PPLH.

Disampaikan Hanif, KLHK harus melakukan kerja extra ordinary bergerak lebih cepat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup menjadi lebih baik untuk menghadapi target yang sangat besar. “Sebagai langkah nyata upaya pemerintah dalam memberikan layanan percepatan pemohonan persetujuan lingkungan, KLHK telah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Informasi Dokumen Lingkungan Hidup dengan nama aplikasi Amdalnet yang dapat diakses melalui https://amdalnet.menlhk.go.id.,” jelas Hanif. 

Tercatat tahun 2020 telah dilayani sebanyak 108 pemohon, 2021 sebanyak 256 Pemohon, 2022 sebanyak 1.399 Pemohon dan 2023 sebanyak 1.723 pemohon. Pada tahun 2023 telah terbit SK Persetujuan Lingkungan sebanyak 1121. Angka tersebut meningkat sebesar 134% dari tahun 2022 (479 SK).

Selanjutnya untuk merespon keprihatinan dunia akibat perubahan iklim global dan climate disaster, dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, Indonesia telah menetapkan target yang sangat ambisius dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar -140 juta ton  CO2eq pada tahun 2030, melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang dibagi menjadi 3 tahapan. Tahun 2022–2023 adalah tahap Prakondisi yang dimaknai dengan penataan kegiatan yang ada menuju pencapaian target FOLU Net Sink Indonesia 2030, tahun 2024 adalah tahapan implementasi dari rencana operasional yang sudah dibagun, dan tahun 2025-2030 adalah akselerasi pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Dalam rangka implementasi target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 pada dokumen Rencana Operasional telah dilakukan penjabaran target tersebut ke dalam 5 (lima) bidang utama FOLU Net Sink yaitu Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi, Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Bidang Instrumen dan Informasi. 

Pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sampai dengan akhir tahun 2023 diantaranya telah dilakukan, yaitu: Penyusunan Rencana Operasional; Sosialisasi Sub Nasional Renops Indonesia’s FOLU Net Sink 2030; Penyusunan Renja Sub Nasional IFNS 2030 (16 Provinsi); Penyusunan 21 judul Manual Seri FOLU; Penyusunan Business Process EA dan Sistem Informasi FOLU; Penyusunan Rencana Operasional FOLU Pulau Jawa-Bali; Penyusunan Mitigasi Resiko Kegiatan Bidang-bidang Utama FOLU; Konsolidasi Pencegahan Karhutla pada Daerah Prioritas; dan Penguatan NSPK/Kebijakan untuk mendukung Tata Kelola NEK. 

Dukungan Internasional terhadap Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 semakin meluas, diakhir 2022 telah direalisasikan dukungan dari Kerajaan Norwegia sejumlah USD 54 Juta dan USD 50 Juta melalui BPDLH yang digunakan untuk mendukung operasional FOLU Net Sink 2030, diantaranya Penguatan Kapasitas KPH, Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon/Rehabilitasi, serta Aksi Green Leadership Indonesia.