Indonesia tengah menghadapi 3 krisis global Perubahan iklim dengan kenaikan suhu, variabilitas iklim dan cuaca ekstrem Biodiversity loss dengan menurun hingga hilangnya kehati Polusi dari berbagai pencemaran. Menyikapi hal tersebut Indonesia telah melewati proses yang panjang sejak Ratifikasi Paris Agreement 2016 melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan target aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen kontribusi yang ditetapkan secara Nasional melalui submisi Dokumen NDC dan penetapan peta jalan mitigasi sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi NDC yang memuat 5 sektor pengemisi yaitu Sektor Energi, Sampah, Industri, Pertanian serta Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya. Selanjutnya untuk menindaklanjuti Glasgow Climate Pact Indonesia meningkatkan ambisi dalam rangka penurunan  emisi  GRK  melalui submisi Enhanced NDC pada tanggal 23 September 2022. Dimana terdapat peningkatan target penurunan emisi GRK dari  29%  menjadi  31,89%  dengan  usaha  sendiri  dan  41%  menjadi  43,20% dengan kerjasama teknik luar negeri khususnya berkenaaan dengan dukungan kerjasama di bidang teknologi dan pendanaan. Sektor FOLU menjadi peluang target penurunan emisi Nasional hampir 60% dengan target net sink lebih lebih cepat dibandingkan 4 sektor lainnya yaitu di tahun 2030.

Untuk mengakselerasi penurunan Emisi GRK, Menteri LHK telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan upaya dan target yang ingin dicapai Indonesia dengan sasaran penyerapan emisi GRK akan seimbang atau melebihi pada tahun 2030 dengan target -140 juta ton CO2e dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Pulau Jawa memiliki kekhusunan dibandingkan dengan pulau lainnya, karena kondisi vegetasi, kondisi tutupan lahan, daya dukung dan daya tampung, kepadatan penduduk. Luas daratan di Jawa adalah ±13,3 juta ha dengan prosentase jumlah kawasan hutan dan APL masing-masing adalah 23% dan 77%,  tutupan vegetasi di Jawa didominasi oleh hutan tanaman dan hutan rakyat.

Data penutupan lahan di atas menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Pulau Jawa sangat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk yang cenderung meningkat, sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Untuk itu, pengaturan pemanfaatan lahan yang optimal melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan agar keberadaan lahan tersebut dapat menampung dan mendukung kehidupan di dalam lahan tersebut.

Pulau Jawa juga mempunyai potensi areal lahan kritis dan sangat kritis masing-masing sebesar 16% dari total kawasan sehingga fungsi sebagai unsur produksi dan pengatur tata air menjadi menurun. Kondisi tersebut menyebabkan Pulau Jawa rentan terhadap bencana hidrologis dan krisis pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas KLHK menginisiasi untuk membangun langkah-langkah strategis dalam peningkatan tata kelola hutan dan lingkungan yang berkelanjutan. Pada tahun 2023 KLHK melakukan aksi kolaborasi dengan para akademisi dan praktisi untuk menyusun Rencana Operasional FOLU Region Jawa yang memuat rencana aksi dan target-target rencana operasional untuk menurunkan emisi GRK net sink pada tahun 2030. Dalam elemen-elemen Sektor FOLU Region Jawa telah dibangun berbagai langkah kerja yang sistematis seperti dalam hal pencegahan deforestasi pada lahan mineral, pencegahan degradasi hutan alam pada konsesi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon dengan rotasi,peningkatan cadangan karbon non rotasi, perlindungan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan mangrove.

Rencana Operasional (RENOPS) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Pulau Jawa melengkapi RENOPS Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Nasional yang telah disusun sebelumnya melalui terbitnya Keputusan Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2/2022 FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Kick off Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini merupakan rangkaian sosialisasi tahun ke-3 yaitu pada tahun 2022 telah dilaksanakan Sosialisasi dan Penyusunan Renja Sub Nasional di 12 Provinsi (Region Sumatra dan Kalimantan), tahun 2023 juga telah dilaksanakan Sosialisasi dan Penyusunan Renja Sub Nasional di 16 Provinsi (Region Sumatra, Sulawesi, Maluku dan Papua), dan dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Penyusunan Renja Sub Nasional Region Jawa di Tahun 2024 ini pada 6 Provinsi.

Dalam arahannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa Karakteristik wilayah region Jawa mempunyai potensi tinggi untuk berkontribusi dalam aksi mitigasi peningkatan emisi GRK. Hal ini didukung dengan keberadaan area konservasi, area konsesi/produksi, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus–KHDPK dan hutan mangrove di region Jawa yang mempunyai potensi kontribusi tinggi dalam peningkatan cadangan karbon. Lebih lanjut Sekjen KLHK menyampoaikan bahwa Hutan lindung dan hutan konservasi di Pulau Jawa yang luasnya berkisar 1,4 juta ha merupakan penyangga kehidupan yang berfungsi untuk pengatur tata air dan memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Jumlah lahan kritis yang relatif luas perlu segera direhabilitasi sehingga potensi penyerapan karbon cukup besar di Pulau Jawa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa, Region Jawa memainkan peran sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Perlu ada penyesuaian kriteria penentuan lokasi aksi mitigasi yang sesuai dengan tipologi permasalahan di Region Jawa. Sinergitas peran pemangku kawasan (HK-HP-HL) dan KHDPK dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dalam  pemulihan ekosistem hutan Jawa.

Hadir sebagai penanggap Ananda Tohpati yang merupakan tokoh Green Leader Indonesia, menyampaikan bahwa selain daya dukung dan daya tampung air perlu DDDT pangan juga menjadi salah satu focus dan pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah strategis perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan.

Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Jawa akan dilanjutkan dengan penyusunan Renja Sub Nasional Provinsi guna mendetilkan target-target aksi mitigasi sampai ke tingkat tapak.

______________

Jakarta, 6 Februari 2024