Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR RI meninjau pelaksanaan kegiatan konservasi di Taman Nasional Alas Purwo, mulai dari Pura Luhur Giri Salaka, Pancur, hingga lokasi selancar kelas dunia Pantai Plengkung, atau yang lebih dikenal dengan nama G-Land. Tak hanya itu, Komisi IV DPR RI dan para pejabat KLHK juga melakukan pelepasliaran tukik penyu di Pantai Triangulasi.

Pada sesi diskusi di Savana Sadengan Biosite dan Wildlife Research Station, Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjelaskan bahwa TN Alas Purwo tidak hanya kaya keanekaragaman hayati, namun juga kaya dengan situs religi yang menjadi daya tarik wisatawan. 

"Tak hanya itu, Taman Nasional Alas Purwo juga memiliki Pantai Plengkung (G-Land) yang digandrungi para peselancar dunia," tambah Satyawan.

Novita Kusumawardhani, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo berharap pada kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR RI dapat memberikan masukan dan arahan bagi peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, meminta agar pengelola taman nasional dapat memprioritaskan pendidikan lingkungan hidup dalam pengelolaan taman nasional agar generasi mendatang memahami arti penting taman nasional.

“Komisi IV DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran Ditjen KSDAE yang signifikan sehingga pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati Indonesia semakin berdampak, baik dari aspek ekologis maupun peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi,” tambah Sudin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono menegaskan bahwa keberadaan Taman Nasional Alas Purwo, dan juga Taman Nasional Baluran memberikan dampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

“Wisatawan yang berkunjung ke Alas Purwo dan Baluran secara signifikan mengokupasi kamar-kamar hotel dan mengisi meja-kursi rumah-rumah makan di Banyuwangi,” jelas Mujiono.

Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK menyampaikan bahwa dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI (31/8), Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian LHK untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk penambahan formasi pegawai.

“Tak hanya itu, kita juga akan berupaya meningkatkan kesejahteraan dan memperbarui perlengkapan kerja semua pegawai yang bertugas di garda terdepan pengamanan hutan, seperti Polisi Kehutanan, Manggala Agni, dan Penyuluh Kehutanan,” pungkas Bambang.

Turut mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI kali ini, Sekretaris Ditjen KSDAE, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, jajaran Kepala UPT KLHK, para pejabat administratur, pengawas, dan pegawai KLHK lingkup Jawa Timur, serta jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.(*)
__
Banyuwangi, KLHK, 2 September 2023

Nomor: SP. 286/HUMAS/PPIP/HMS.3/09/2023