Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tuan rumah sesi tahunan AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) ke-61. Pertemuan AALCO ke-61 ini dilangsungkan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 16 hingga 20 Oktober 2023.
 
AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu-isu hukum guna memperoleh posisi bersama, satu kesepakatan bersama dan untuk disampaikan pada berbagai pertemuan-pertemuan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 
Pertemuan AALCO ke-61 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Pertemuan AALCO, selain mengangkat isu-isu terkait hukum internasional, juga akan menyelenggarakan beberapa side events  dan membahas isu-isu terkini meliputi aspek hukum laut, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional serta isu hukum di angkasa luar. Dengan semangat solidarity dan equity, negara-negara anggota AALCO secara bersama-sama akan berbagi pandangan untuk menemukan langkah-langkah upaya perbaikan global.

Dalam pembukaan sidang, Wakil Presiden RI menyatakan bahwa AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global. 

“Suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain serta memiliki posisi tawar yang kuat. Sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara-negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” imbuh Wapres Ma'ruf Amin.

Pada kesempatan ini juga, Wapres Ma'ruf Amin  menyampaikan bahwa AALCO harus saling bekerja sama membangun posisi strategis dalam kerangka hukum internasional dan mendukung para negara anggota untuk menyudahi kejahatan antarnegara.

“AALCO harus terus menghidupkan semangat solidaritas antarbangsa, dan memperjuangkan suara bangsa Asia-Afrika dalam pembentukan arsitektur hukum internasional, serta memerangi kejahatan transnasional dan mengembalikan aset hasil kejahatan transnasional,” tegas Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menekankan, AALCO harus dapat menawarkan solusi terhadap kejahatan transnasional khususnya di perairan yang terbukti merugikan banyak negara di Asia dan Afrika.

“Saya mendorong AALCO untuk memberikan konsep solusi yang mencerminkan sinergi dan respons terintegrasi bangsa-bangsa Asia-Afrika atas tindak pidana transnasional di laut yang mengancam jiwa dan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres berharap AALCO dapat memainkan peran penting dalam merumuskan hukum internasional yang memberikan ruang bagi kepentingan bersama.

“AALCO mesti menguatkan peran dalam membentuk kerangka hukum yang akan menjadi fondasi bagi kemitraan antarnegara yang saling menguntungkan, khususnya dalam merespons berbagai persoalan global,” harap Wapres.
 
Saat ini, dunia sedang menghadapi triple krisis planet - krisis perubahan iklim, polusi & pencemaran, serta biodiversitas, termasuk negara-negara Asia Afrika. Dalam pertemuan AALCO ke-61 ini, negara-negara Asia dan Afrika berkumpul untuk membahas salah satunya langkah-langkah "Environment and Sustainable Development".
 
Dalam pembahasan "Environment and Sustainable Development" tersebut, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. KLHK akan mengangkat isu penting yaitu kerjasama perubahan iklim Asia Afrika dan penanganan polusi plastik.

Wapres Ma'ruf Amin mendorong forum internasional AALCO ke-61 untuk dapat melahirkan inovasi dan solusi baru atas berbagai permasalahan dunia saat ini.

“Negara-negara yang tergabung dalam AALCO dapat menghadirkan solusi terobosan atas isu-isu global terkini, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, perdagangan antarnegara dan investasi internasional, persoalan kelautan, perampasan aset, serta perkembangan kecerdasan buatan,” ucap Wapres.
 
Selain mengikuti proses persidangan dalam forum, KLHK dalam pertemuan AALCO Ke-61 ini juga menyajikan potret pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui pameran. Isi pameran yang ditampilkan antara lain sistem monitoring tutupan hutan, pengendalian karhutla, ekonomi karbon, penegakan hukum, dan miniatur pengelolaan sampah.(*)
__
Jakarta, KLHK, 16 Oktober 2023

Nomor: SP.352/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2023